“ Kepastian Hukum Hak Atas Tanah / Kepemilikan (Land Title & Ownership) Terkait Aspek Hukum Properti & BOT (BGS) Pendayagunaan atau PemanfaatanTanah HPL, HP, HGB,HGU & HM Pasca PP NO.39/2023 & PERPRES NO.78 /2023, Implikasi dan Tantangannya
BOT (Build-Operate-Transfer) atau lebih dikenal dengan istilah Bangun Guna Serah (BGS) merupakan Perjanjian antara Pemda sebagai pemilik tanah dan mitra swasta sebagai penerima penguasaan atas tanah Pemda untuk memanfaatkan tanah tersebut. Pemanfaatan atas tanah Pemda tersebut dilakukan dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dimana setelah selesai pembangunannya, Bangunan Tersebut didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarananya dikembalikan kepada Pemda setelah berakhirnya jangka waktu.Perjanjian ini menjada dasar pembentukan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Pemda dengan swasta sebagai mitra BOT.
Hak-hak atas tanah dalam BOT berupa Hak Milik (“HM”), Hak Guna Bangunan (“HGB”), Hak Guna Usaha (“HGU”), Hak Pakai (“HP”), dan sebagian besar berupa Hak Pengelolaan (“HPL”) mensyaratkan pemahaman norma-norma hukum yang komprehensif. Selain pemahaman tentang hak-hak atas tanah, Bimtek ini juga membahas aspek hukum perjanjian BOT termasuk potensi sengketa yang timbul beserta penyelesaiannya
Silahkan hubungi kami dengan kontak dibawah ini.
Online singgle submission 1.1 DAMPAK PEMBERLAKUAN OMNIBUS LAW UU NO.11 / 2020 CIPTA KERJA TERHADAP PENERAPAN SISTEM OSS VERSI 1.1 (KLASTER PERIZINAN) SERTA MEKANISME PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN USAHA MELALUI SISTEM OSS
Konsep pengadaan tanah & Penyelesaian sengketa/Konflik pertahanan terkait omnibus LAW UU NO.11/2020 cipta kerja Klaster Pertanahan
“KUPAS TUNTAS PERATURAN PELAKSANAAN KETENAGAKERJAAN PP NO.34, PP NO.35, PP NO.36 & PP NO.37 TAHUN 2021 TERHADAP PENERAPAN PENGUPAHAN, ALIH DAYA, PKWT,WKWI, PHK, TKA DAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN IMPLEMENTASI DAN TANTANGANNYA BAGI DUNIA USAHA
Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa upaya pemerintah dalam membatasi penyebaran COVID-19 adalah
dengan memberlakukan beragam bentuk PSBB yang mau tidak mau menuntut para pelaku usaha untuk
melakukan berbagai penyesuaian operasional fisik dari bisnis yang dijalankan.
KOPENTENSI PERSONEL DALAM PANDUAN DAN EVALUASI SERTA MENGHITUNG ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN LABORATORIUM penting dalam rantai produksi untuk menjaga mutu tersebut, adalah kebenaran pengukuran tiap komponen yang membentuk produk tersebut
“ KOMPETENSI DIMENSI DAN KOMPETENSI KUAT TEKAN “ dengan memenuhi syarat tertelusur dalam seluruh kompenen yang terkait, di mulai dari preparasi hingga mendapatkan hasil analisa. Variable tertelusur di antarannya dengan melakukan quality control terhadap: peralatan instrumentasi/pendukung yang baik,
Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa upaya pemerintah dalam membatasi penyebaran COVID-19 adalah
dengan memberlakukan beragam bentuk PSBB yang mau tidak mau menuntut para pelaku usaha untuk
melakukan berbagai penyesuaian operasional fisik dari bisnis yang dijalankan.
Dalam hubungan industrial di perusahaan seringkali muncul permasalahan perselisihan antara karyawan (pekerja) dengan pimpinan (pengusaha). Perselisihan hubungan industrial dapat berupa permasalahan lembur, absensi (ketidakhadiran), kenaikan pangkat (promosi), mutasi dan rotasi kerja, pesangon, kenaikan upah (gaji), pemberhentian (PHK) dan sebagainya.
Memahami Implementasi PP No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Serta Memahami Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP No.37 Th 2021
MEMAHAMI PP NO. 5 TH.2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SERTA PENERAPAN SISTEM OSS VERSI 1.1 & MEKANISME PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN USAHA MELALUI SISTEM OSS “
